Skripsi Tak Lagi Menjadi Syarat Lulus S1
JPNN.com merilis gosip menarik terkait Skripsi Tak Lagi Menjadi Persyaratan Lulus S1. . Ganti menteri, ganti kebijakan. Itu yang terjadi di negeri ini. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) berencana menelurkan kebijakan baru. Yakni tidak mewajibkan penulisan skripsi sebagai syarat kelulusan aktivitas sarjana (S1). Motivasinya untuk menekan potensi kecurangan penyusunan kiprah selesai itu.
Rencana skripsi bukan kewajiban lagi itu, disampaikan pribadi Menristekdikti Muhammad Nasir di rumah dinasnya komplek Widya Candra, Jakarta tadi malam. Menurut mantan rektor Universitas Diponegoro (Undip), penulisan skripsi sedang dikaji menjadi syarat opsional saja untuk lulus sarjana.
Rencana skripsi bukan kewajiban lagi itu, disampaikan pribadi Menristekdikti Muhammad Nasir di rumah dinasnya komplek Widya Candra, Jakarta tadi malam. Menurut mantan rektor Universitas Diponegoro (Undip), penulisan skripsi sedang dikaji menjadi syarat opsional saja untuk lulus sarjana.
"Sebagai gantinya nanti mahasiswa yang akan lulus akan diberikan pilihan-pilihan," ujar Nasir. Opsi untuk lulus selain menyusun skripsi adalah, mengerjakan dedikasi ke masyarakat atau laporan penelitian di laboratorium.
Sejak masih aktif di kampus dulu, Nasir sudah paham dengan kenakalan mahasiswa dalam bentuk membeli skripsi. Atau membayar jasa penyusunan skripsi. Nasir mengakui dapat mendeteksi apakah skripsi yang sedang beliau uji itu dibentuk sendiri atau hasil buatan orang lain.
"Saya tanya sebelum ujian. Skripsi ini beli atau buat sendiri. Kalau tidak mengaku saya putuskan tidak lulus," ujarnya. Tetapi kalau mahasiswa itu mengakui skripsinya hasil beli, maka diberi kesempatan untuk menciptakan skripsi dengan jujur satu kali lagi.
Praktek jasa pembuatan skripsi ini dimulai dari hukum lulus S1 wajib menyusun skripsi. Kemudian ada mahasiswa yang malas atau kesulitan menyusun skripsi. Lalu kondisi ini dibaca oleh pihak-pihak yang ingin merengkuh keuntungan. Yakni dengan membuka jasa pembuatan skripsi.
"Selama ada demand (permintaan, red) dari mahasiswa yang malas, supply (penawaran, red) jasa pembuatan skripsi akan terus ada," ujarnya. Nah untuk memotong mata rantai itu, muncul planning kebijakan syarat lulus tidak musti menyusun skripsi.
Diharapkan mahasiswa yang lebih mahir penelitian laboratorium, tidak merasa dipaksa untuk menyusun skripsi. Begitu pula mahasiswa yang cenderung menentukan dedikasi masyarakat, tidak perlu harus menyusun skripsi.
Apalagi proses kuliah selama ini terkait dengan tridharma pendidikan tinggi. Yang terdiri dari pembelajaran, penelitian, dan dedikasi kepada masyarakat.
Nasir juga menyinggung perihal keberadaan ijazah palsu. Dia menuturkan sepekan ke depan Kemenristekdikti akan mengklasifikasikan akademi tinggi berstatus non aktif atau aktif. Sehingga masyarakat tidak salah pilih. Selain itu Nasir juga menyampaikan akan membentuk satuan kiprah penanganan ijazah palsu.
Nasir juga menyinggung perihal keberadaan ijazah palsu. Dia menuturkan sepekan ke depan Kemenristekdikti akan mengklasifikasikan akademi tinggi berstatus non aktif atau aktif. Sehingga masyarakat tidak salah pilih. Selain itu Nasir juga menyampaikan akan membentuk satuan kiprah penanganan ijazah palsu.
loading...